PARLEMENTARIA, Bogor - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Sukamta mengatakan, di tahun 2024, terdapat sekitar 50 (lima puluh) negara yang menyelenggarakan pemilihan umum. Tujuh negara, di antaranya, adalah negara berpengaruh terhadap wilayah konflik. Sehingga, terlepas dari outcome yang dihasilkan dari Pemilu nanti apakah akan membuat dunia global aman atau tidak, tetapi ia menegaskan terdapat kecenderungan bahwa di seluruh dunia konflik akan semakin terbuka.

"Wilayah-wilayah makin panas, perlombaan senjata itu makin panas dan makin seru. Sehingga, dunia ini ada yang mengatakan semakin rentan terhadap konflik bersenjata. Jadi, istilahnya itu di dunia diplomasi ada peace devidend, (yaitu) saham perdamaian itu makin tergerus hari ini," ungkapnya kepada Parlementaria, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (16/01/2024).

“Wilayah-wilayah makin panas, perlombaan senjata itu makin panas dan makin seru. Sehingga, dunia ini semakin rentan terhadap konflik bersenjata”

Dengan adanya kecenderungan tersebut nantinya, Sukamta menilai peran-peran negara yang concern terhadap perdamaian, khususnya negara yang relatif terbebas dari konflik secara langsung seperti Indonesia, maka perannya menjadi lebih penting lagi daripada waktu sebelumnya.

Belum lagi, Sukamta juga menyoroti terobosan-terobosan dari sisi perdagangan. Mengingat konflik perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa, menurutnya perlu peran Parlemen untuk dapat melakukan engagement secara langsung, secara lebih terus terang, lebih dinamis, dan tidak kaku.

"Mungkin kalau dari sisi Pemerintah yang lebih resmi (untuk menyampaikan). Jadi, kita bisa mengobrol dari sisi Parlemen," kata Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, Sukamta juga menyoroti kepedulian Parlemen Indonesia dalam kelestarian alam dan ancaman terhadap perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim bukan lagi menjadi ancaman melainkan sudah menjadi krisis global.

"Dan kita berharap mudah-mudahan Parlemen terus bisa menyuarakan untuk penanganan krisis iklim ini secara lebih progresif, bukan hanya lebih maju tapi lebih progresif. Jadi, peranan diplomasi Parlemen itu makin signifikan. Jadi tidak hanya track dari sisi pemerintah, tapi juga dari sisi Parlemennyaitu sendiri. Mudah-mudahan di sisa waktu masa kerja BKSAP yang sampai oktober tahun ini, kita bisa melakukan terobosan-terobosan dan juga memberikan dasar-dasar untuk periode berikutnya," tandas Anggota Komisi I DPR RI ini.

Hal ini diakuinya menjadi tantangan yang tidak mudah bagi Parlemen untuk mewujudkannya. Tapi, Parlemen harus mampu mengarungi dan membuktikan secara progresif bahwa Parlemen berperan lebih baik.

Sukamta juga menyoroti hal yang tidak kalah penting lainnya terkait partisipasi Indonesia di kawasan Pasifik. Mengingat nantinya akan ada agenda BKSAP DPR RI yaitu The Second Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang rencananya akan dilaksanakan pada Agustus 2024. Menurutnya, dari forum tersebut diharapkan negara-negara pasifik dan Indonesia dapat membuat assembly yang pada gilirannya nanti akan rutin dilakukan pertemuan.

"Selama ini negara-negara pasifik ini berperan sangat signifikan dalam urusan Papua, engagement kita ke pasifik ini menjadi lebih penting, karena negara-negara pasifik ini kebanyakan sistemnya Parlementer. Sehingga, pertemuan kita dengan para anggota parlemen maupun pimpinan parlemen dari sisi kita DPR dan BKSAP ini mempermudah membuat terobosan-terobosan baru sehingga sikap mereka menjadi lebih pro kepada Indonesia. Iitu harapan kita," tutupnya. (ndy/rdn).